Oposisi

Oposisi
-6 106

no images yet

VIEW CONTACT NUMBER

+62 8161945170
SHARE WITH OTHERS
See new updates

Latest Updates

Ikhsan Modjo: Sudirman Said Jadi Menteri, Ngeri!!!

Kopi & Oposisi - Resmi sudah mantan Dirut PT Pindad, Sudirman Said, menjabat Menteri ESDM di Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sejumlah catatan terkait sepak terjang mantan Senior Vice President Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina itu dibeberkan sejumlah pihak.Petinggi Global Future Institute (GFI), Hendrajit, sempat mengungkapkan bahwa Sudirman Said di kalangan bisnis migas dikenal sebagai “mafia minyak”.“Sudirman di kalangan bisnis migas dikenal sebagai ‘mafia minyak’ dengan strateginya seolah memotong impor minyak, tapi malah menerapkan skema Pola Integrated Suply Chain (ISC). Seolah-olah importir langsung tapi menjadi brokerminyak.

Sewaktu Sudirman menjabat corporate secretary Pertamina era Ari Soemarno, di Pertamina Sudirman mendapat sokongan kuat Arifin Panigoro, ” ungkap Hendrajit, seperti dikutip rmol (26/10).Saat Sudirman Said menjadi Kepala ISC Pertamina, keberadaan ISC itu disorot sejumlah kalangan termasuk DPR melalui Pansus Angket BBM, karena dinilai tidak efektif. Hingga akhirnya, fungsi ISC dirombak.

Sedangkan Sudirman sendiri tercatat menjabat Kepala ISC hanya lima bulan.Sudirman juga pernah menjabat Wakil Dirut PT Petrosea Tbk dan Group Chief of Human Capital and Corporate Services di PT Indika Energy Tbk. Kedua perusahaan terbuka tersebut bergerak di bidang energi dan pertambangan.Terkait jabatan baru Sudirman Said di Kabinet Kerja, ekonom Ikhsan Modjo, memberikan catatan, bahwa Sudirman termasuk petinggi Pertamina yang mendirikan Petral. “Ngeri. SS termasuk petinggi Pertamina yang dirikan Petral, ” tulis Ikhsan Modjo di akun Twitter @IkhsanModjo.

Di sisi lain, pengamat energi Kurtubi mengaku belum pernah mendengar tentang konsep atau ide Sudirman dalam menghapus mafia migas. “Sejauh ini saya belum pernah mendengar tentang konsep atau ide beliau dalam menghapus mafia migas, ” kata Kurtubi seperti dikutip kompas (27/10). Menurut Kurtubi, Sudirman Said dipercaya oleh Dirut Pertamina Arie Soemarno antara lain untuk menangani ISC. “ISC merupakan sistem sentralisasi impor atau suplai minyak mentah dan bahan bakar minyak, di mana sebagian dari impor tersebut melalui Petral dan pihak ketiga (trader) di Singapura, ” jelas Kurtubi

Sumber: rmol/asatunews

   Over a month ago
SEND

Masyarakat Berhak Tau Calmen Merah dan Kuning

Oposisi- Desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka siapa saja calon menteri yang masuk daftar merah dan kuning mencuat di masyarakat. Bahkan, tak sedikit pula yang mengecam sikap KPK yang menerima tugas yang bukan wewenang KPK, terkait rekam jejak calon menteri, dari Jokowi.
Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran yang juga salah seorang yangikut membuat Rancangan Undang-UndangKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Prof Dr Romli Atmasasmita, misalnya, mengungkapkan dirinya kecewa dengan sikap KPK itu. “Baca lagi yang teliti dan cerdas Pasal 6 Undang-Undang KPK, ” kataRomli, Rabu (22/10), lewat akun Twitter-nya.Bukan tanpa alasan sang profesor mengatakan itu. “Jika KPK ikut-ikut membantu presiden soal rekam jejak calon menteri, siapa yang bertanggungg jawab jika menteri korupsi?” kata Romli.Jajaran kepemimpinan KPK, tambah Romli, tidak menyadari, dengan ikut memberi masukan calon menteri, secara moral telah menempatkan KPK pada posisi dilematis dan kontroversial. “Apalagi sudah berani-berani beri tanda merah, kuning, danpinktanpa bukti yang cukup dan diketahui yang bersangkutan sekalipun terututup. Tetap saja keliru dan melanggar hukum, ” ujar Romli.Ia pun lalu menyarankan kepada KPK untuk mengumumkan kepada para calon menteri yang namanya distabilo merah. “Saran saya kepada KPK, umumkan kepada publik calob-calon menteri yang distabilo MERAH! Jika pimpinan KPK jujur, berani, tegas, profesional, dan punya integritas dan tanggung jawab kepada publik, laksanakan saran saya, kecuali sikap Anda sebaliknya, ” tutur Romli.Lalu, apa langkah selanjutnya terhadap nama yang dicoret Jokowi dengan dasar penilaian KPK? “Secara hukum dann moral, KPK harus tetapkan yang dicoret sebagai tersangka, ” tutur Romli.Terkait hal itu, bahkan anggota DPR dari Fraksi PDIP sampai harus memohon agar KPK membuka siapa saja yang masuk daftar merah dan kuning itu, diminta Jokowi. "‪Saya memohon dengan hormat kepada Pak Abraham Samad yang anak dan menantu tentara, tunjukkan merahmu.Kalau di kabinet itu ada yang merah, ditangkap! Ada yang kuning, dibongkar!" ujar Hasanuddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Seni (27/10). Ia juga mengatakan, soal tudingan dugaan korupsi terhadap Menteri Pariwisata yang sampai saat ini masih Direktur Utama Telkom, Arief Yahya, juga dibongkar saja agar tidak terjadi fitnah."Supaya tidak fitnah, ya, dibongkar saja, maka publik akan tahu, " ujar Hasanuddin.Ketua KPK Abraham Samad menjelaskan, Jokow i menyodorkan 86 nama untuk ditelusuri rekam jejaknya. Itu dilakukan untuk menyeleksi nama yang akan mengisi posisi menteri di kabinet pemerintahannya. Menurut Abraham, dari semua nama itu, ada 10 orang yang diberikan catatan warna merah dan kuning. "Yang perlu saya perjelas supayaclearitu ada 86 nama yang dikirim ke KPK dan 10 yang diberi catatan, " ujar Abraham di kantornya, Senin (27/10).Walau begitu, Abraham mengaku lupa, apakah orang-orang yang ditandai KPK itutetap masuk ke dalam Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK. Dia membenarkan jika salah satu hal yang menjadi catatan terhadap nama-nama itu adalah mengenai laporan harta kekayaan."Tapi apa pun, menurut saya, apakah ada yang diberi catatan dipilih atau enggak, bukan berarti bahwa orang yang tidak diberi catatan itu akanclearsama sekali, " katanya.Ia menyebut, pemilihan dalam menentukan kabinet pemerintahan adalah hak prerogatif dari presiden. Catatan yang diberikan KPK adalah panduan presiden dalam menentukan kabinetnya. "Apa yang kami berikan itu semacam pandangan panduan 'ini lo orang yang sebenarnya Anda harus pertimbangkan'. Tapi, sekali lagi, hak prerogatif itu ada pada presiden dan kami tidak mungkin mengintervensinya, " tutur Samad.Namun, Profesor Romli Atmasasmita lewat akun Twitter-nya pada 24 Oktober lalu mengatakan, KPK juga harus bertanggung jawab jika menteri di kabinet Jokowi bermasalah. “Bagi saya, tanggung jawab renteng soal penunjukan menteri. Tanggung jawab renteng artinya KPK ‘turut serta’ bertanggung jawab atas kinerja menteri. Apalagi, presiden sudah mengikuti petunjuk KPK dan Ketua KPK di Metro TV meminta meminta presiden mencoret calon menteri bermasalah, dalam bahasa hukum pidana termasuk ‘yang menyuruh melakukan’ , ” tutur Romli dalam beberapa twit-nya, yang cara penulisannya telah disempurnakan, mengingat keterbatasan ruang di Twitter.Romli juga mengatakan, masayarakat luasbisa meminta Presiden Jokowi dan KPK untuk membuka nama-nama calon menteri yang distabilo merah, dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik. “Informasi nama-nama calon menteri yang distabilo merah oleh KPK tidak termasuk info yang dikecualikan/dilarang menurut undang-undang tersebut. Jika KPK dan Presiden Jokowi mau membangungood governanceuntuk 5 sampai /25 tahun ke depan, yang distabilo merah dan kuning harus dituntaskan, ” ujarnya.Menurut Romli, kerja KPK terhadap nama-nama yang distabilo merah harus sudah di pengadilan tindak pidana korupsi.“Masalahnya, apa masih ada waktu? KPK jilid 3 berakhir Oktober 2015, ” kata Romli.Ia juga mengaku heran kepada KPK. kok bisa yang ditabilo merah tidak pernah menjadi tersangka, sedangkan yang bersangkutan menjabat menteri sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. “Kok mantan Menteri ESDM bisa tuh?” katanya menyindir.Romli juga menyindir KPK lagi dengan menyarankan agar KPK meminta DPR merevisi Undang-Undang KPK dan menambah wewenang KPK pada Pasal 6 huruf f Undang-Undang KPK, yakni memeriksa dan meneliti calon menteri.“Dan KPK harus kesatria mengusulkan revisi Undang-Undang KPK untuk membentuk dewan pengawas di KPK agar adacheck and balances, ” kata Romli.

Asatunews

   Over a month ago
SEND